Peradilan dan Sanksi Pelanggaran HAM

HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia, dan sudah dimiliki sejak lahir. Sebab itulah banyak insani yang masing masing menuntut haknya. Lantas, bagaimana bila ada pelangaran HAM? Dan bagaimana konsekuensi pelanggar HAM. Secara umum, para pelanggar HAM akan mendapat konsekiensi. Para Pelanggar HAM akan mendapat konsukensi lingkup internasional. Proses pradilannya sebagai berikut.

1. Bilamana sebuah negara dalam penyelidikan. Penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi. Selanjutnya, pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Sayangnya, pradilan yang semua dalam posisis inadmissible dapat berubah menjadi admissible (diterima).

2. Permasalahan yang sudah selesai diinvestigasi pihak pemerintahan negara, selanjutnya bila negara yang bersangkutan sudah tidak melakukan penuntutan lagi, maka negara tersebut berada dalam posisi inadmissible. Seperti halnya paxa bagian pertama, posisi inadmissible jugabdapat berubah menjadi admissible.

3. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem. Hal tersebut berarti seorang individu tidak dapat dituntut perihal permasalahan atqu tuduhan yang sama dua kali.

Selanjutnya, terdapat pula sanksi internasional yang diperuntukkan untuk pelanggar HAM yang tidak terlalu peduli dengan pelanggaran HAM. Sanksi yang didapatkan juga beragam. Tergantung permasalahan yang dilakukan. Masam-macam sanksi tersebut meliputi.

1. Diberlakukannya travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya. Hal ini bertujuan agar tidak ada imigran gelap. Karena biasanya, imigran gelap atau illegal sering membawa barang-barang berbahaya. Sebagian masyarakat menyebut imigran gelap sebagai teroris.

2. pengalihan investasi atau penanaman modal asing. Hal ini bertujuan agar perusahaan oerusahaan dalam negeri tidak jatuh ke dalam warga negara asing. Akan lebih baik, jika penanam modal berasal dari dalam negerinya sendiri.

3. pemutusan hubungan diplomatik. Hal ini biasanya terjadi karena terjadinya permasalahan yang berakibat fatal. Sehingga kepercayaan antar negara tetangga mulai memudar. Sehingga terjadi pemutusan hubungan sepihak.

4. pengurangan bantuan ekonomi. Karena mulai berkurangnya kepercayaan. Bantuan ekonomi juga akan berkurang pula. Hal ini dapat mengakibatkan krisisnya bahan pangan dalam negeri. Karena kegiatan ekonomi sudah dibatasi.

5. pengurangan tingkat kerja sama. Karena banyaknya warga yang mengalami oelanggaran HAM. Jumlah warga pun dikurangi. Hal ini disebabkan karena takutnya pengulangan pelanggaran HAM pada masa berikutnya.

6. pemboikotan produk ekspor. Kegiatan ekspor impor juga dibatasi. Bahkan yang lebih parah dapat mengakibatkan tidak diijinkan lagj memasuki pasar internasinal.