Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia

Sistem demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak sebelum Indonesia mengalami kemerdekaan. Meskipun dalam catatan sejarah, Indonesia merupakan negara yang dikuasai oleh penguasa yang berbeda di masing masing wilayah, atau yang biasa disebut dengan kerajaan, tapi dalam kerajaan tersebut adapula yang sudah menganut paham demokrasi. Meskipun, konsep demokrasi pada masa itu berbeda dengan masa sekarang.

Pada masa penjajahan Belanda, demokrasi di Indonesia digagas oleh kaum intelektual. Demokrasi di Indonesia trus dikembangkan untuk memerjuangkan kemerdekaan Indonesia. Demokrasi pada masa penjajahan hingga kini, sedikit berbeda. Karena sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang. Nah, lantas bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Berikut rinciannya.

1. Demokrasi parlementer

Demokrasi parlementer sudah ada sejak bulan November 1945, namun baru disahkan secara konstitusional di Indonesia pada tahun 1950. Sebenarnya, Demokrasi parlementer bukanlah demokrasi pertama setelah mengalami kemerdekaan, karena pada awal kemerdekaan Indonesia menggunakan sistem demokrasi presidensil, akan tetapi hanya bertahan selama satu bulan dan digantikan demokrasi parlementer pada bulan November 1945.

Pergantian tersebut karena dianggao kurang adil, karena keseluruhan hanya ditangan presiden. Adapun hal-hal yang salah pada sistem demokrasi parlementer.

a. Badan eksekutif terlalu bergantung dengan pigak parlemen, sehingga kabinet-kabinet dapat dilengserkan secara sepihak oleh parlemen sewaktu-waktu.

b. Masa jabatan badan eksekutif tidak menentu, karena semuanya ada ditangan parlemen dan berkan untuk digantikan suatu waktu.

c. Jika seorang kabinet merupakan juga anggota parlementer yang berasal dari partai mayoritas, memiliki kekuasaan yang sangat besar.

d. Parlemen dijadikan tempat kaderisasi oleh kabinet.

2. Demokrasi Terpimpin

Karena terdapat banyak kejanggalan dan ketidak adilan dalam demokrasi parlementer, Indonesia mulai merubah kembali sistem demokrasi menjadi terpimpin. Perubahan tersebut bersamaan dengan keluarnya dekrit presiden 5 juli 1959. Dekrit presiden tersebut berisi beberapa hal, diantaranya meliputi

  • Pembubaran Konstituante.
  • Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
  • Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Munculnya dekrit presiden tersebut menimbulkan banyak dampak, bukan hanya dampak pisitif, melainkan juga dampak negatif.

A. Dampak Positif Dekrit presiden

1. Menyelamatkan pemerintahan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.

2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan pemerintahan negara.

3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

B. Dampak Negatif Dekrit Presiden

1. Berdasarkan kenyataannya UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 1945 harusnya dijadikan dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan, namun pelaksanaannya hanya menjadi slogan- slogan kosong belaka.

2. Memberi kekeuasaan berlebih pada presiden, MPR dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.

3. Memberi peluang untuk pihak militer terjun kedalam politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

3. Demokrasi Orde Baru

Demokrasi ini berlaku setelah masa rezim soeharto mulai runtuh. Karena sebelumnya pada masa Soeharto rakyat Indonesia gerak-geriknya dibatasi, bahkan jika pendapat berbeda pun harus dibumi hanguskan. Konfik perpecahan ini kian memanas tepatnya tahun1998, banyak pertumpahan darah. Sehingga ketika Soeharto lengser, digantikan oleh BJ Habibi.

Demokrasi inilah yang berkembang hingga sekarang. Adapun ciri-ciri demokrasi orde baru atau reformasi sebagai berikut

a. Masyarakat juga memiliki hak pilih

b. Pemilihan dilakukan secara jurdil

c. Adanya supremasi hukum

d. Kebebasan berpendapat

Berlangganan ke Blog MateriIlmu.com via Email

Masukkan alamat Email Anda untuk berlangganan artikel terbaru mata pelajaran sekolah blog MateriIlmu dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui Email.

Bergabung dengan 215 pelanggan lain

About the Author: Zacky